PERMENTAN NOMOR 105 Tahun 2014 TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA SAPI POTONG

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/Permentan/PD.300/8/2014
TENTANG
INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN
USAHA BUDI DAYA SAPI POTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu mengatur Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong;
  2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, usaha perkebunan dapat dilakukan diversifikasi usaha;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
  11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
  15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/9/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO);
  19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) yang Baik;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

  • PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA SAPI POTONG.
  • BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    1. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit.
    2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
    3. Usaha Budi Daya Sapi Potong adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.
    4. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
    5. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
    6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
    7. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
    8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
    9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
    10. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan, serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

    Pasal 2
    (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi:

    1. pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan diversifikasi usaha budi daya sapi potong untuk melakukan integrasi;
    2. pelaku usaha budi daya sapi potong yang melakukan integrasi dengan usaha perkebunan kelapa sawit; dan
    3. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sawit-sapi.

    (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan/atau pelaku usaha budi daya sapi potong dalam melakukan integrasi usaha sawit-sapi dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan, dan keberlanjutan.
    Pasal 3
    Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi integrasi usaha sawit-sapi, kemitraan, serta pembinaan dan pengawasan.

    BAB II
    INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI

    Pasal 4
    (1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun dan perusahaan perkebunan.
    (2) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya.
    (3) Produk samping perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bungkil inti sawit dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri.
    Pasal 5
    (1) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.
    (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling banyak 2 (dua) ekor per hektar.
    (3) Dalam hal integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada dengan izin usaha peternakan.
    (4) Ketentuan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pasal 6
    (1) Integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar didaftar oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi perkebunan.
    (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
    (3) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif atau semi intensif.
    Pasal 7
    (1) Integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dilakukan setelah memperoleh izin usaha perkebunan.
    (2) Jika lahan perkebunan kelapa sawit berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota.
    (3) Jika lahan perkebunan kelapa sawit berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
    Pasal 8
    Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.
    Pasal 9
    (1) Integrasi usaha sawit-sapi pada perkebunan dengan skala usaha 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif.
    (2) Pola budi daya sapi secara intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit.
    (3) Pola budi daya sapi secara semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi sampai dengan sore hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.
    (4) Pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.
    (5) Pelaksanaan pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
    (6) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit.
    Pasal 10
    (1) Integrasi usaha sawit-sapi untuk penggemukan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan.
    (2) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 30% untuk usaha perkembangbiakan.
    (3) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.

    BAB III
    KEMITRAAN

    Pasal 11
    (1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan kemitraan oleh perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit.
    (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. inti-plasma;
    2. bagi hasil; dan
    3. bentuk lainnya.
    4. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

      BAB IV
      PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

      Pasal 12
      (1) Pembinaan untuk budi daya kelapa sawit dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi perkebunan provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan.
      (2) Pembinaan untuk budi daya sapi potong dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan.
      (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan budi daya kelapa sawit yang baik dan budi daya sapi potong yang baik.
      Pasal 13
      (1) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangan.
      (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
      (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Format.

      BAB V
      KETENTUAN PERALIHAN

      Pasal 14
      (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perusahaan perkebunan yang telah melakukan integrasi usaha sawit-sapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
      (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan diversifikasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.

      BAB VI
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 15
      Pelaksanaan integrasi usaha sawit-sapi dengan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberlakukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
      Pasal 16
      Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum melakukan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, izin usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit dicabut.
      Pasal 17
      Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 14 Agustus 2014
    MENTERI PERTANIAN
    REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
    SUSWONO

    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 19 Agustus 2014
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
    AMIR SYAMSUDIN

    next format

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s